“Angka ini sangat besar. Teman-teman di daerah bisa mengecek anggaran pilkada, yang meliputi KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Biayanya cukup besar,” jelasnya.
Fatoni menambahkan bahwa Kemendagri akan menghitung total anggaran Pilkada Serentak 2024 dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan untuk mengubah mekanisme pilkada agar lebih efisien. Dia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, lalu DPRD memilih gubernur dan bupati. Tidak ada pengeluaran besar-besaran seperti kita,” ujar Presiden Prabowo dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12).
Prabowo juga menyebut bahwa dana besar yang dihabiskan untuk pemilu dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti memberikan makanan kepada anak-anak, memperbaiki sekolah, dan membangun infrastruktur irigasi.
