Dia pun mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana CSR, termasuk memperketat seleksi yayasan penerima dana CSR agar hanya pihak yang kredibel yang dapat menerima alokasi dana tersebut.
Menurut dia, langkah-langkah itu penting untuk diimplementasikan guna menghindari penyelewengan, seperti kasus yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan OJK baru-baru ini. Mahir menyayangkan dugaan penyalahgunaan dana CSR melibatkan dua institusi keuangan tersebut.
Namun, dia mengapresiasi langkah penegakan hukum oleh Komisi Penyelidikan Korupsi (KPK). “Kami berharap kasus ini menjadi momen penting untuk memulihkan niat mulia dari program CSR dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga keuangan di Indonesia,” ujarnya.
Mahir pun mengimbau dana CSR yang terbukti disalahgunakan harus dikembalikan kepada publik dalam bentuk program sosial yang memberikan manfaat dan berdampak nyata.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin layanan digital pemerintah atau government technology (govtech) dapat terintegrasi pada Agustus 2025.
