Menurut dia, kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan karena informasi pelaksanaannya dinilai masih minim sebelum program diluncurkan pada Senin ini.
“Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala atau kiai pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk pesantren di Jakarta, mungkin banyak pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Walaupun demikian, dia menyadari bahwa program Makan Bergizi Gratis masih diimplementasikan secara bertahap hingga 2029, dan pada 2025 baru menjangkau 19 juta jiwa.
Sementara itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada kasus penipuan yang menyangkut program tersebut.
“Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), hingga warga di sekitar satuan pendidikan, agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan agar program strategis itu benar-benar terlaksana dengan amanah serta membawa hasil maksimal guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya. (*)
