IPOL.ID – Terkait dengan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, seperti terjadi perbedaan sikap antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
KKP, melalui Menteri Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyebut bahwa perlu penylidikan lebih dulu karena adanya klaim dari kelompok nelayan yang mengaku memasang pagar laut di kawasan tersebut yang berpotensi mengganggu ekosistem dan hak akses nelayan lainnya. Hal ini, menurutnya, agar memudahkan mencari sebab-akibatnya dan siapa otak di balik pemagaran tersebut. Sementara, TNI turut terlibat dalam operasi pembongkaran pagar laut tersebut dan memberikan penjelasan berbeda terkait alasan dan proses pembongkaran yang mereka lakukan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengimbau agar instansi terkait, yakni KKP dan TNI, dapat segera melakukan komunikasi yang lebih intensif dan koordinasi yang baik.
“Kita mendorong agar para pihak baik KKP, TNI AL untuk berkoordinasi agar penyelesaian masalah pagar laut ini cepat tuntas, kalau sudah ditemukan dalang di balik pemasangan pagar bambu tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Segera gelar perkara agar terang benderang masalahnya,” kata Daniel dalam keteangannya diterima di Jakarta, Senin (20/1/25).
