Menurut Daniel, perbedaan pernyataan ini justru dapat membingungkan masyarakat dan nelayan yang terlibat, serta berpotensi menghambat upaya menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
“Para pemangku kepentingan harus berkoordinasi lebih intens sehingga tidak saling lempar, ini terlihat tidak ada komunikasi antar stakeholder,” jelasnya.
Daniel Johan menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara kedua instansi ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan kebijakan pemerintah, serta tidak merugikan para nelayan atau merusak ekosistem laut.
Menurutnya, koordinasi yang baik sangat penting untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan, baik bagi masyarakat nelayan maupun kelestarian sumber daya alam di perairan Indonesia.
Daniel menyebut koordinasi penting dilakukan agar masalah ini tak berlarut-larut dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh nelayan. Dia berpendapat bahwa pembongkaran tentunya tidak menghilangkan bukti.
“Segera lakukan kordinasi antarpihak yang berwenang dan ahlinya sehingga tidak saling lempar menyalahkan yang menimbulkan kegaduhan, apalagi ini perintah langsung Presiden sehingga tindakan tegas yang dilakukan harus berjalan lancar, dan pembongkaran bukan berarti menghilangkan bukti penyidikan,” katanya.
