Pemangkasan anggaran menyasar berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan. Otorita Ibu Kota Nusantara, yang bertanggung jawab atas pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, mengalami pemotongan sebesar Rp4,81 triliun atau 75 persen dari anggaran operasionalnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengalami pemangkasan sebesar 73,3 persen. Bahkan Kementerian Kesehatan, yang memiliki peran krusial dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, tidak luput dari pemotongan sebesar Rp19 triliun.
Sementara 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan DPR, tidak terkena pemangkasan, kritik muncul terkait dampaknya terhadap layanan publik.
Misalnya, Kementerian Agama menyatakan bahwa pendanaan untuk operasional sekolah dan pendidikan guru madrasah diperkirakan akan berkurang.
Kementerian Ketenagakerjaan menunda program pelatihan berbasis kompetensi, sementara Kementerian Pekerjaan Umum memperingatkan bahwa proyek infrastruktur utama bisa terganggu.
