Pemerintah mengatakan bahwa langkah tersebut menghapus belanja yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan seminar, sembari tetap memberikan layanan penting.
“Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, kemudian public service bbligation, belanja pegawai itu bukan, bantuan sosial itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi kepada wartawan akhir pekan lalu.
Namun, kalangan dunia usaha memperingatkan bahwa dampak ekonomi dari pemangkasan anggaran dapat meluas dan memengaruhi lapangan kerja serta mata pencaharian masyarakat.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan industri perhotelan akan menjadi yang terdampak akan efisiensi anggaran pemerintah.
“Kontribusi kegiatan pemerintah di hotel itu bisa mencapai antara 40-60 persen. Di beberapa daerah mungkin lebih besar. Hotel juga punya ekosistem sendiri, termasuk UMKM. Kegiatan pemerintah pusat ini menjadi stimulus juga bagi ekonomi masyarakat,” ujar Yusran.
