IPOL.ID – Program 3 juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) seharusnya menjadi solusi atas krisis hunian di Indonesia. Namun, alih-alih membawa harapan, implementasinya justru memicu berbagai pertanyaan dan kritik tajam. Tanpa peta jalan yang jelas, kebijakan ini dinilai tidak terarah serta gagal menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat perkotaan, pesisir, dan pedesaan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Bendahara Umum Asosiasi Desa Bersatu, sekaligus CEO Journalist Media Network, Indra Utama menyoroti berbagai pernyataan dan kebijakan Menteri PKP yang dinilai tidak memahami kebutuhan rakyat serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan.
“Alih-alih memberikan solusi konkret, kebijakan Menteri PKP justru menunjukkan inkonsistensi dan ketidakjelasan arah. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Menteri PKP tampak tidak sejalan dengan Satgas Perumahan maupun lingkungan internal Kementerian sendiri,” ujar Indra Utama dikutip Sabtu (22/2/2025).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pembagian target pembangunan: 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di pedesaan. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan terkait perencanaan, target yang terukur, atau strategi pelaksanaan yang efektif. Bahkan, berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan pun merasa kebingungan dengan arah kebijakan yang diambil.
