IPOL.ID-Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan efisiensi anggaran belanja daerah pada 2025 nampaknya bakal menuai pro dan kontra.
Salah satu yang sangat berpotensi menjadi polemik di Jakarta. Salah satunya, menyangkut anggaran penanggulangan banjir.
Apalagi, bukan rahasia jika Jakarta baru-baru ini dilanda banjir hingga 54 RT.
“Hingga kini, kita belum tahu apakah anggaran penanggulangan banjir akan terkena efisiensi atau tidak. Namun, jika nantinya ada efisiensi dan itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi banjir. Kalau perlu akan kita pertahankan anggaran itu karena menyangkut kepentingan orang banyak,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, Selasa (4/2/2025).
Menurut politisi PDIP itu, idealnya efisiensi anggaran pada pos anggaran yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas.
Persoalan banjir di Jakarta, kata dia setiap gubernur dari tahun akan memprioritaskan penanggulangannya.
“Sehingga tidak lagi pada 2025, penanganan banjir hanya setengah-setengah yang berujung malah tidak tuntas. Jika itu terjadi maka akan menimbulkan masalah di masyarakat,” katanya.
