Pembatasan Kendaraan Bermotor di Jakarta Perlu Aturan Pelaksanaan dan Kajian Komprehensif

IPOL.ID – Wacana pembatasan kendaraan bermotor (ranmor) di Jakarta perlu ada kajian komprehensif karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Beberapa aspek harus menjadi pertimbangan, baik dari aspek yuridis, ekonomi, sosial dan kesiapan transportasi umum yang memadai, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Pengamat Transportasi dan Hukum, Budiyanto mengatakan, dampak terhadap kehidupan ekonomi kelas menengah bawah akan sangat nampak, karena sarana transportasi sebagai salah satu alat penggiat atau yang dapat menghasilkan produk barang dan jasa.

“Ada nilai ekonomis sangat tinggi apabila ada pembatasan dapat menurunkan produktivitas,” kata Budiyanto, pada Selasa (18/2/2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam pasal 24 (2) Pemprov berwenang untuk membatasi jumlah kendaraan dan batas usia kendaraan perorangan.

Wacana ini sudah lama bergulir dari mulai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat ketika itu, namun sampai sekarang belum dieksekusi.

“Setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota negara akan menjadi kota global yang saya kira tetap menarik dan akan menjadi incaran para investor. Apalagi Jakarta akan menjadi Kota Aglomerasi bergabung dengan kota-kota Jabodetabek yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden,” ujarnya.

Undang-Undang mengamanahkan kepada pemerintah DKJ untuk melakukan pembatasan kendaraan dan batas usia kendaraan perorangan sambil menunggu aturan pelaksanaan.

“Tapi saya yakin Pemda DKJ akan gegabah mengeksekusi program tersebut. Perlu ada kajian matang dan mendalam dari semua aspek sehingga tidak berdampak pada keresahan masyarakat”.

Sehingga perlu ada perencanaan yang matang, Forum Group Diskusi (FGD) yang melibatkan semua instansi yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sosialisasi dan uji coba perlu dilakukan untuk melihat perkembangan di lapangan. Hasil evaluasi sebagai pertimbangan, apakah program tersebut jalan terus atau ditunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.

“Keputusannya ada pada gubernur selaku wakil eksekutif dan DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat,” pungkas Budiyanto. (Joesvicar Iqbal)