IPOL.ID-Memasuki fase awal pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Gubernir yang diusung PDIP pada pilkada 2024 lalu itu diingatkan agar mewaspadai manuver pejabat yang berupaya merebut posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Fenomena tersebut, yang sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, berpotensi mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang baru saja terbentuk.
Warning itu disampaikan pengamat kebijakan publik, Sugiyanto mengungkapkan di berbagai tingkat pemerintahan baik kabupaten, kota, maupun provinsi, sering muncul kelompok-kelompok pejabat yang saling mendukung untuk memperoleh posisi strategis.
“Mereka biasanya membentuk aliansi berdasarkan kesamaan latar belakang, seperti pendidikan, almamater, atau hubungan pribadi yang telah terjalin lama. Sayangnya, praktik semacam ini dapat memicu persaingan tidak sehat yang menghambat jalannya pemerintahan,” ujar Sugiyanto saat berbincang dengan wartawan, Kamis (27/2).
Menurut pria yang akrab disapa SGY ini fenomena serupa juga berpotensi terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Indikasi adanya persaingan internal dapat terlihat dari munculnya isu-isu di kalangan pejabat maupun publik, seperti spekulasi tentang perombakan jabatan, pemecatan, atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu.
