Sertifikat Hak Milik, lanjut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 5/1960 (UUPA) Pasal 20-27. Secara spesifik, ciri-ciri hak milik dapat dikenali dengan mudah.
1. Dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Dapat diperjualbelikan, disewakan, digadaikan, dan dijadikan jaminan utang.
3. Dapat diwariskan.
4. Hanya dimiliki WNI.
5. Tidak ada batas waktu.
“Ya, selain telah dipertegas dalam UU Pokok Agraria, SHM juga memiliki ciri yang spesifik, di antaranya hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan tidak berbatas waktu,” tutur Indra Gunawan.
Meski demikian, sambung Indra Gunawan, proses perubahan hak yang dijalankan harus sesuai dengan mekanisme, transparan, dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya sebagai leading sektor berkewajiban menyampaikan hal ini.
Baca Juga
“Maka, tak bosan kami ingatkan, hindari upaya mengangkangi proses, tatanan, dan aturan hukum yang berlaku. Catat ya, sesuatu yang jalannya tidak pada tempatnya, memiliki daya ledak yang ke depan akan terasa di kemudian hari, ini yang kita hindari,” tegas Indra Gunawan.
