IPOL.ID – Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 di tengah ketidakpastian ekonomi global sebagai tantangannya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Keseriusan Prabowo ditandai dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara adalah dengan mempercepat dan mempermudah izin pertambangan rakyat atau IPR. Hal itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.
“Pertambangan rakyat tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tapi di saat yang bersamaan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberantas penambang ilegal, meminimalisir kerusakan lingkungan serta dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dapat mencegah jatuhnya korban,” kata R Haidar Alwi dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
