Ia berharap pertemuan ini menjadi pembuka jalur komunikasi lanjutan, serta menjembatani penyusunan kebijakan multi karbon di tingkat nasional.
Diketahui, Kukar menjadi kabupaten pertama yang menerbitkan SK Bupati terkait tata kelola karbon, menjadikannya pionir dalam pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem berkelanjutan.(*)
