IPOL.ID – Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) mengecam langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan disiplin.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah agar segera mengambil tindakan dan menghentikan pendekatan yang dinilai tidak ramah anak tersebut.
Menurut Aliansi PKTA, pendidikan disiplin ala militer bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan perilaku siswa.
Mereka berpendapat bahwa pendekatan tersebut melanggar hak-hak anak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional dan internasional.
“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” kata Aliansi PKTA dalam keterangannya, Minggu (4/5).
Koalisi ini menggarisbawahi bahwa intervensi terhadap anak semestinya memperhatikan faktor penyebab sikap antisosial yang cenderung kompleks.