Timwas akan menyoroti berbagai layanan mendasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesiapan petugas lapangan. Salah satu isu paling krusial yang menjadi perhatian adalah kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi yang membagi layanan jemaah melalui delapan syarikah. Sistem ini menyebabkan banyak jemaah, termasuk pasangan suami istri dan anggota keluarga, terpisah dalam kloter dan penginapan berbeda.
“Kita sudah memfasilitasi rapat antara Dirjen Haji, pejabat haji kita di Makkah dan Madinah, para syarikah, dan Kementerian Haji. Ada komitmen untuk mempertemukan kembali anggota keluarga yang terpisah. Kami akan pantau langsung di lapangan, terutama menjelang keberangkatan ke Armuzna,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Lebih lanjut, Timwas juga akan mengevaluasi fasilitas pemondokan, seperti kelayakan hotel, ketersediaan air bersih, lift, jemuran, dan jarak ke Masjidil Haram. Fasilitas transportasi seperti bus salawat juga menjadi perhatian, mengingat sebagian hotel berada cukup jauh dari pusat ibadah.
