Dalam kaitan ini, Ribka menegaskan bahwa penyaluran dana Otsus oleh pemerintah pusat hanya dapat dilakukan apabila persyaratan administrasi telah dilengkapi oleh Pemda. Namun, kata dia, sering kali proses di daerah belum berjalan optimal, sehingga apabila terjadi kendala, muncul anggapan bahwa pemerintah pusat yang kurang responsif.
“Padahal dananya sudah disiapkan [oleh pemerintah pusat, tetapi terjadi] keterlambatan di administrasi,” ujar Ribka.
Secara teknis, ia meminta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta dinas teknis terkait, untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri.
“Masyarakat harus dapatkan ini, manfaat dari dana otonomi, Otsus ini,” ungkapnya.
Kemudian, Ribka kembali menekankan bahwa dana Otsus merupakan instrumen strategis dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan Pemda dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel.
