“Kita akan keluarkan surat teguran kepada pemerintah daerah. Jadi ini kami berikan kesempatan. Jadi ini kesempatan untuk daerah-daerah yang belum, saya kira [untuk] merealisasikan ini, anggaran dana otonomi khusus,” imbuhnya.
Ribka menegaskan, dana Otsus diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung kepentingan Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang (UU) Otsus, termasuk pemanfaatannya di sektor pelayanan publik.
“Jadi karena dalam Otsus itu ada untuk kepentingan masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, infrastruktur,” tambahnya.
Ia juga menekankan, keterlambatan dalam proses penyaluran dana Otsus selama ini bukan berasal dari pemerintah pusat, melainkan disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen administratif dari Pemda. Oleh karenanya, Pemda diminta untuk lebih serius dalam menindaklanjuti proses administrasi tersebut.
“Jadi selama ini pemerintah daerah selalu menyalahkan pemerintah pusat, padahal itu tidak benar. Jadi semua tergantung, mau uang keluar cepat atau lambat itu tergantung dari kerjanya pemerintah daerah,” imbuhnya.
