BNPP juga kembali meraih opini WTP ke-11 kalinya secara berturut-turut dari BPK, serta mencatatkan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,23 dari Bappenas. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNPP pun meningkat dari 70,08 menjadi 73,88. Selain itu, layanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memperoleh kategori “Prima” dari KemenPANRB.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selalu melakukan pengawasan kepada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dengan nilai-nilai yang cukup baik tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan pagu indikatif Kemendagri dan BNPP untuk tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemendagri pada 2026 sebesar Rp3.244.174.658.000. Berdasarkan kebutuhan yang ada, pihaknya juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3.145.931.679.000. Adapun pagu indikatif BNPP untuk 2026 sebesar Rp131.115.351.000, dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp235.184.696.000.
Sebagai informasi tambahan, selain Mendagri, hadir pula Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. (ahmad)
