Sejalan dengan arahan Presiden RI, kata Yoedhi, Pilkada harus menjadi cerminan kematangan berdemokrasi, dilaksanakan tenang, damai, dan bermartabat. Sedangkan arahan Menko Polkam menekankan pentingnya agar seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan hukum, serta dalam suasana aman dan tertib.
Oleh karenanya, Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam, sesuai dengan Keputusan Menko Polkam Nomor 32 Tahun 2025, hadir di Barito Utara untuk memastikan sinergi dan koordinasi seluruh pihak di lapangan, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk menjamin PSU berlangsung aman, lancar, dan bermartabat.
“Perlu saya tegaskan bahwa kehadiran kami bukan untuk mengambil alih tugas teknis penyelenggaraan, melainkan untuk memastikan bahwa proses PSU benar-benar dilaksanakan sesuai asas demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,” kata Yoedhi yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau.
Secara teknis, Tim Pemantau Desk Pilkada Kemenko Polkam memberikan perhatian pada kesiapan logistik dan anggaran, pengamanan ketat pada setiap tahapan sesuai prosedur tetap (Protap Pam), pencegahan dan penindakan pelanggaran, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mencegah hoaks dan disinformasi.
