Dikatakannya, bursa kerja seringkali terasa seperti pameran lowongan, bukan jembatan penghubung yang efektif. Banyak pencari kerja datang dengan harapan, namun pulang dengan kekecewaan karena lowongan yang tersedia tidak sesuai. “Prosesnya lambat, dan didominasi posisi level rendah,” katanya.
Sebab itu, FPPJ mengusulkan agar Disnakertrans DKI Jakarta mengubah paradigma. Bursa kerja, kata dia harus menjadi agenda strategis yang diawali dengan riset mendalam.
“Dengan data yang akurat, Disnakertrans dapat memetakan kebutuhan pasar dan mencocokkan lowongan dengan kualifikasi pencari kerja. Libatkan perusahaan-perusahaan besar dan sektor industri kreatif yang sedang berkembang pesat. Gunakan juga platform digital yang efisien untuk memangkas birokrasi dan memudahkan proses bagi semua pihak,” pintanya.
Lebih jauh, Rian meminta agar data bisa menjadi petinjuk arah untuk bebenah. “Jadi tidak sekedar angka dalam era digital. Kebijakan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. FPPJ menyoroti bahwa Disnakertrans DKI Jakarta masih kekurangan data ketenagakerjaan yang mutakhir dan komprehensif. Akibatnya, setiap program yang diluncurkan menjadi kurang terarah dan minim dampaknya,” bebernya.
