Yayak menyebut, pertemuan yang dialukan diharapkan menjadi titik tolak perubahan yang signifikan dalam memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi seluruh peserta JKN di Jakarta Utara. Melalui sinergi antara pemerintah daerah beserta perangkat kecamatan dan kelurahan, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta masyarakat, Program JKN sebagai program strategis pemerintah dapat terus dijaga keberlanjutannya.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Andri mengatakan menyampaikan kepada para perwakilan kelurahan dan kecamatan bahwa mereka adalah perangkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program milik bersama, sehingga menjadi tanggung jawab bersama pula untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Untuk memberikan layanan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat, kita dapat berperan sebagai perpanjangan suara dari BPJS Kesehatan. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami JKN. Untuk itu harapannya kita harus memahami JKN agar nantinya dapat mengedukasi masyarakat. Banyak prosedur dan informasi JKN yang masih belum dipahami karena kurangnya literasi, pasti masyarakat lebih suka bertanya agar langsung dapat jawabannya,” ujar Andri.
