Alumni MPB UNPAD juga mengungkapkan bahwa kasus serupa telah terjadi sebelumnya, antara lain saat kegiatan di Geopark Kebumen. Saat itu, Zita disebut tidak hadir dengan alasan pribadi sehingga mengganggu jalannya acara.
Kasus lain juga terjadi di sejumlah desa wisata, ketika Zita meminta persiapan khusus namun tidak memberikan konfirmasi kehadiran hingga menit terakhir.
“Hal ini jelas merugikan panitia, peserta, bahkan komunitas desa wisata yang menaruh harapan besar,” ungkapnya.
Atas berbagai insiden tersebut, Ikatan Alumni MPB UNPAD menilai keberadaan Zita dalam posisi strategis justru mengurangi kredibilitas pemerintah.
Carly menegaskan, semestinya jabatan UKP Pariwisata seharusnya diisi sosok yang memiliki rekam jejak, kapasitas akademik maupun praktis, serta komitmen penuh untuk memajukan pariwisata Indonesia. (Vinolla)
