Dia juga mendorong agar Pemkot Jakarta Utara segera menyusun skema pelatihan yang menyasar langsung para pengurus di lapangan.
Keberhasilan sistem itu sangat ditentukan oleh pemahaman dan partisipasi para pelaksana. Harus ada pelatihan yang terstruktur, bukan hanya sekali.
“Idealnya ada pendampingan jangka menengah agar pengurus RT/RW tidak merasa dibiarkan setelah platform ini diluncurkan,” imbuh Mujiyono.
Sebagai wujud komitmen kemajuan terhadap kualitas program, DPRD DKI siap memberikan dukungan dalam bentuk penguatan anggaran untuk memastikan keberlangsungan sistem tersebut.
Termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti perangkat digital dan jaringan internet. “Inovasi ini sangat potensial. Jika berhasil di Jakarta Utara, saya kira bisa direplikasi ke wilayah lain di DKI. Tapi pendekatannya harus partisipatif. Jangan top-down,” ungkap dia.
Mujiyono menambahkan, semangat kolaborasi harus dikedepankan agar Trans RT-RW tidak sekadar menjadi proyek simbolik. Namun, benar-benar membawa dampak positif bagi warga.
