Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret KONI DKI dalam menegakkan aturan dan membangun sistem keolahragaan yang tertib.
“Diskusi ini rutin dilakukan setiap tahun dengan tema berbeda. Tahun ini, fokus pada mutasi atlet. Ini momentum untuk menegakkan hukum sekaligus melakukan transformasi tata kelola olahraga ke depan,” sambungnya.
Dayat mencontohkan, ketidakjelasan mutasi pernah berdampak pada tim futsal DKI di PON Jawa Barat tahun 2016. Saat babak kualifikasi, lima atlet tidak dapat dimainkan karena masalah administrasi mutasi.
“Masalah seperti itu jangan sampai terulang. Semua pelatih harus mengawal atlet, termasuk saat proses rekrutmen dan pendaftaran pertandingan,” pesan Dayat.
Ketua Panitia Diskusi Panel, RBJ Bangkit menjelaskan, kegiatan ini diikuti pengurus provinsi (pengprov) dari seluruh cabor anggota KONI DKI.
“Kita ingin semua insan olahraga paham proses mutasi atlet sesuai SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022. Kalau aturan dijalankan dengan baik, atlet bisa fokus dan tenang bertanding,” jelas Bangkit, yang juga menjabat Ketua Bidang Hukum KONI DKI Jakarta.
