Kendala jaringan internet dan keterbatasan operator sekolah menyebabkan ribuan anak tidak terdaftar dalam Dapodik, sehingga mereka kehilangan akses bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,” tegas dia.
Ia juga menyinggung soal tantangan geografis Papua sebagai faktor utama ketimpangan akses pendidikan. Ia menawarkan penguatan sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai salah satu solusi untuk menjawab kondisi geografis yang ekstrem dan keterbatasan akses transportasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para guru yang bertugas di wilayah rawan. Menurutnya, mustahil menurunkan angka putus sekolah apabila tenaga pendidik masih merasa terancam dalam menjalankan tugasnya.
“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” katanya. (far)
