IPOL.ID – Berdasarkan Global Food Security Index 2022, Indonesia menempati peringkat 63 dari 113 negara dengan skor ketahanan pangan sebesar 60.2 atau dengan kategori Moderat.
Komponen utama pengukuran, meliputi Keterjangkauan dengan skor 81.4, yang mengindikasikan kemudahan akses makanan oleh masyarakat diperkuat dengan intervensi pemerintah dalam subsidi pangan dan perlindungan sosial.
Hal tersebut disampaikan Andi Yuliar Miangsyah Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri, dalam Webinar Pembinaan kepada Pemerintah Daerah untuk Penguatan Kemandirian Pangan melalui Iptek dan Inovasi di Tingkat Desa, akhir pekan kemarin.
Komponen berikutnya, lanjut Andi, yaitu ketersediaan dengan skor 50.9, yang mengindikasikan terbatasnya ketersediaan pangan domestik dikarenakan belum optimalnya penguatan sektor agrikultur.
“Kualitas dan Keamanan mendapat skor 56.2, mengindikasikan belum beragamnya ketersediaan protein, standar, maupun strategi dalam pemenuhan nutrisi secara nasional. Keberlanjutan dan Adaptasi skor 46.3, menunjukkan belum tersedianya strategi kebijakan secara nasional dalam pemenuhan agrikultur berkelanjutan ramah lingkungan,” ungkapnya.
Andi juga menyampaikan tantangan kemandirian pangan, yang terdiri dari aspek struktural dan lahan berupa minimnya regenarasi yang berasal dari generasi muda, konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Banyak irigasi tersier di desa dalam kondisi yang tidak berfungsi secara optimal.
“Aspek berikutnya yakni Sistemik & Ekonomi, seperti ketergantungan import atas komoditas kritis (kedelai, daging sapi, bawang putih), panjangnya rantai pasok sehingga menyebabkan inflasi harga pangan. Aspek Gizi & Pemanfaatan masih terdapat Stunting (21,5% di 2023) dan Gizi Buruk (7,7% di 2023). Ketergantungan tinggi pada sumber kalori utama dan minimnya ragam sumber protein lokal,” bebernya.
Aspek Lingkungan & Global, lanjut Andi, adanya Perubahan iklim yang meningkatkan resiko gagal panen. Kenaikan harga pupuk dan pakan ternak menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang berimbas pada tertekannya ketersediaan pangan.
“Aspek Kebijakan & Tata Kelola, alokasi Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan masih belum tepat sasaran dan menyasar keberlanjutan komoditas. Dibuutuhkan strategi kebijakan nasional dalam memastikan kemandirian pangan dapat dipenuhi pada seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, peran pemerintah pusat, daerah, dan desa secara holistik tidak bisa di dibebankan hanya kepada daerah atau desa. Perlu sinergi atau secara holistik itu dukungan dari ketiganya, pusat, daerah, dan desa.
“Ketahanan pangan itu hanya merupakan satu isu yang harusnya program itu ya memang dukungan atau peran serta ketiga unsur ini menjadi penting apapun programnya. Program prioritas nasional terkait ketahanan pangan itu sudah ada dengan delapan misi asta cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden,” paparnya.
Lebih jauh Andi menerangkan, setiap tahunnya alokasi anggaran DD menunjukkan tren peningkatan. Mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan desa melalui dukungan anggaran untuk pembangunan serta peningkatan kemandirian masyarakat desa.
“Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang sistematis serta berkelanjutan dari pemerintah dan pemda. Di saming itu juga adanya pengembangan kapasitas pemerintahan desa guna memastikan efektivitas penggunaan DD untuk program ketahanan pangan.
Ia menegaskan Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa. Berbagai arah kebijakan tersebut seperti Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa terkait penataan wilayah desa (kode dan batas desa). Kemudianm penataan kewenangan dan produk hukum desa, administrasi pemerintahan desa (pilkades, SOTK).
“Perencanaan Keuangan dan Aset Desa untuk perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa. Kerja sama dan Badan Permusyawaratan Desa tentnag kerja sama antar desa, kerja sama desa dengan pihak ketiga, dan Badan Permusyawaratan Desa, dan sebagainya,” ungkapnya.
Di samping itu juga ia memaparkan atensi Menteri Dalam Negeri terkait peran strategis desa dalam ketahanan pangan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa desa berperan sebagai ujung tombak pembangun.
“Membangun kemandirian daerah, dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dan menciptakan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi seperti pertanian, perikanan dan perkebunan. Menopang Keterampilan masyarakat dengan meningkatkan akses Pendidikan,” tutupnya.
Muhamad Amin Plt. Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menjelaskan tujuan kegiatan ini, yaitu BRIN mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada BRIDA/BAPPERIDA dan OPD Kelitbangan, memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau OPD lain yang terkait. Selain itu juga membangun kemandirian pangan melalui pemanfaatan iptek dan inovasi bagi pengembangan unit usaha desa yang produktif di bidang pangan.
“Kami berharap, BRIDA/BAPPERIDA dapat menyelaraskan muatan rencana induk tentunya di sebagian besar sebagian sudah menyusun renduk agar ini bisa ada penyelarasan. Artinya apakah ada program-program yang kita bisa support dari sisi OPD Kelitbangan yang menjadi orkestrator kepada dinas-dinas lain,” pungkas Amin. (ahmad)
