Portasius menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai fasilitator penyediaan kendaraan tersebut, terutama dalam aspek pembiayaan dan pemerataan distribusi hingga ke pelosok desa. Dengan jaringan Induk KUD yang menaungi 9.436 KUD di seluruh Indonesia serta jumlah anggota yang mencapai jutaan orang atau kepala keluarga, potensi kebutuhan kendaraan multiguna di wilayah pedesaan dinilai sangat besar.
“Satu KUD saja memiliki anggota ribuan. Jika setiap KUD dapat memfasilitasi satu unit mobil operasional di tahap awal, itu sudah membuka akses ekonomi bagi banyak warga. KUD hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan produsen. Ini bagian dari ekonomi kerakyatan yang nyata,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kawasan industri Cikarang, untuk memastikan kesiapan produksi dan perakitan. Sejumlah daerah disebutnya bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan bengkel dan sentra layanan purna jual berbasis desa.
“Kami sudah siapkan skema kerja sama. Ada daerah yang menyediakan lahan untuk bengkel, dan di kawasan industri Cikarang sedang disiapkan produksi mesin. Nantinya masyarakat desa bisa mendapat layanan perbaikan yang cepat melalui jaringan purna jual koperasi,” jelasnya.
