Ia khawatirkan jika pola yang sama diterapkan maka akan berdampak lebih serius jika dipaksakan masuk ke Bumi Cendrawasih.
“Ironis jika minyak dan gas bumi yang sudah dieksploitasi puluhan tahun saja belum mampu menghadirkan keadilan energi, BBM satu harga belum merata, gas subsidi belum dinikmati semua masyarakat Papua, lalu kini solusi yang ditawarkan justru ekspansi sawit,” paparnya.
Cheroline juga mempertanyakan logika transisi energi yang digunakan pemerintah. Menurutnya, apabila pemerintah sungguh-sungguh berbicara tentang kedaulatan energi dan masa depan, seharusnya fokus pada energi terbarukan yang berkeadilan, bukan mengandalkan sawit.
“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang cukup serius yah. Pemerintah seharusnya tidak miskin imajinasi energi, melainkan berani mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, air, serta bioenergi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegas dia.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis negara, terutama yang menyangkut Papua harus dikaji secara komprehensif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat serta menjamin perlindungan atas ruang hidup dan hak-hak dasar mereka, bukan justru melahirkan konflik dan kerusakan baru
