“Kita ingin pemerintah pusat dan daerah bergerak dengan kebijakan yang sejalan, termasuk dalam pengelolaan fasilitas olahraga agar bisa menjadi sumber pendapatan, bukan beban daerah,” jelasnya.
Selain itu, Presiden meminta Kemenpora menyiapkan kerangka program jangka panjang, termasuk memperbarui skema beasiswa LPDP yang selama ini fokus pada pendidikan S2–S3. Erick menilai pembinaan atlet harus dimulai sejak usia dini dan terstruktur.
Revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) juga menjadi perhatian agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta tetap selaras dengan federasi internasional.
Menpora menyinggung pula dinamika organisasi olahraga yang menurutnya harus dijalankan dengan semangat musyawarah. Voting tetap menjadi opsi terakhir, sementara pemerintah dapat turun tangan jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan demi menjaga stabilitas organisasi olahraga nasional.
“Intervensi pemerintah bukan karena kepentingan, tetapi karena ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kita ingin organisasi olahraga tetap menjadi keluarga besar yang solid,” tegas Erick.
