“Tapi sepertinya upaya penegakan Hukum tidak pernah mendapatkan suatu keadilan, karena diduga masih banyak Pejabat dibawah yang masih bermain main dengan hukum,” ungkap Ibrahim.
Untuk itu ia mendorong Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir untuk bisa menegakkan hukum yang Berkeadilan. Penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk pihaknya yang sudah memenangkan perkara dan berkekuatan telah hukum tetap.
Seperti diketahui, perkara ini sudah incrah dan surat ada anmaning, constatering, serta sudah terbit penetapan ekskusi dan rakor yang entah apa dasarnya tiba tiba Penitera yang sedang memimpin rakor dihentikan dengan alasan yang tidak jelas dan mengejutkan peserta Rakor yang meliputi Muspida ( Polres, Polsek, Kodim, Koramil, Walikota Bekasi yang diwakili Satpol PP dan lain-lain.
“Dan yang lebih mecolok kehadiran Termohon Eksekusi yang hadir dalam rakor tiba tiba berada dalam rakor. Dan bukan itu saja. Ketua Pengadilan dugaan kami seperi mengatur kehadiran mereka, karena terlihat jelas pada waktu tanya jawab dalam acara rakor, tiba tiba telah memberi ruang bicara yang begitu luas kepada Termohon Eksekusi. Termasuk sewaktu menjelaskan Perlawanan (sudah dicabut kemudian diajukan lagi ) yang menurut Ketua Pengadilan ikut memberi saran tentang Perlawan kedua,” terang Ibrahim.
