Mekanisme ini memungkinkan adanya penundaan penuntutan dengan syarat korporasi tersebut melakukan pemulihan kerugian korban atau melaksanakan program kepatuhan hukum yang ketat.
“Transformasi ini juga berdampak langsung pada cara Jaksa menyusun tuntutan pidana atau requisitoir. Penuntut Umum kini dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap tujuan pemidanaan dengan mengutamakan alternatif selain pidana penjara, seperti pidana pengawasan atau pidana bersyarat,” ujar Jampidum.
Jampidum menegaskan bahwa penentuan kualifikasi yuridis dalam surat dakwaan kini menjadi titik paling kritis yang tidak lagi sekadar mengikuti Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Untuk mendukung kelancaran masa transisi ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan serangkaian petunjuk teknis sepanjang Januari 2026 sebagai panduan operasional bagi para jaksa di seluruh Indonesia agar tercipta keseragaman dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Dalam seminar ini, turut hadir juga sebagai narasumber yakni Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi, dengan materi “Ketentuan Transisi KUHP Baru serta Pidana Alternatif Penjara” dan narasumber Akademisi Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Nugroho Adipradan dengan materi “Perubahan Pengaturan Delik Berita Bohong dalam KUHP Baru”. (Yudha Krastawan)
