Tidak terdapat perbedaan berarti antara gender maupun wilayah. Ini menunjukkan bahwa isu Pilkada langsung bukan isu identitas, melainkan isu kepemilikan kedaulatan.
Bahkan pada basis kekuasaan (Preferensi politik) menolaknya. Pada pemilih Prabowo Subianto, 67,1 persen menolak, pemilih Ganjar Pranowo, 77,5 persen menolak dan pemilih Anies Baswedan, 60,9 persen menolak.
“Mayoritas konstituen hampir semua partai politik juga menolak Pilkada DPRD, bahkan di partai-partai besar, angka penolakan berkisar 56 – 95 persen tergantung basisnya”.
Sementara, isu ini juga berhembus di media sosial dan kesadaran publik digital. Pengguna TikTok, 68,3 persen menolak, Instagram, 67,3 persen menolak, dan Facebook, 65,6 persen menolak.
“Penolakan paling keras justru datang dari platform dengan interaksi visual dan diskusi publik tinggi. Artinya, isu ini hidup di ruang publik digital, bukan sekadar wacana elit di gedung parlemen saja”. (Joesvicar Iqbal/msb)
