“Kalau datanya rapi dan terintegrasi, maka persoalan PBI BPJS Kesehatan tidak akan terus berulang. Negara harus hadir memastikan bahwa kebijakan berbasis data benar-benar melindungi kelompok paling rentan,” katanya.
Ke depan, Selly menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara Kemensos, BPS, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa perbaikan data yang serius, program jaminan sosial berpotensi terus menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kami di Komisi VIII akan terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem ini. Jangan sampai persoalan data membuat masyarakat kehilangan hak atas layanan kesehatan,” pungkasnya. (far)
