“Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah,” tambahnya.
Menurut Menko Polkam, komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya. “Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI turut menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.
“DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, potensi kerawanan sosial dan politik, penguatan early warning system, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
