Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama. Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespon dengan rekomendasi kebijakan dan langkah yang terkoordinasi.
Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penajaman kebijakan nasional. Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. (Yudha Krastawan)
