“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebut Menpora.
Menurut Menpora Erick, efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga bukan hanya terjadi di Indonesia. Melainkan juga terjadi di berbagai negara, termasuk dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia. Kata Menpora, banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional, Red.) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terang Menpora Erick.
Dalam hal ini Menpora menunggu keputusan resmi dari KONI sebelum nantinya mengeluarkan surat resmi sebagai payung hukum perihal tuan rumah PON NTT-NTB yang dalam pelaksanaannya dibantu provinsi tertentu.
