IPOL.ID – Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyoroti serius lemahnya pengawasan dan buruknya integrasi sistem parkir di Jakarta yang dinilai menjadi sumber kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mengungkapkan, sejak 2023, praktik operator parkir tanpa izin masih marak terjadi, menunjukkan adanya kegagalan dalam pengendalian dan pengawasan oleh pihak terkait.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi sudah masuk pada lemahnya tata kelola. Kalau dibiarkan, kebocoran PAD akan terus berulang,” tegas Jupiter, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, sistem parkir yang belum sepenuhnya terdigitalisasi dan tidak terintegrasi membuka ruang besar bagi praktik kecurangan, manipulasi setoran, hingga potensi pengemplangan pajak.
Jupiter mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak setengah hati dalam melakukan pembenahan. Evaluasi total terhadap sistem parkir, baik on-street maupun off-street, harus segera dilakukan disertai tindakan tegas terhadap operator ilegal.
“Harus ada audit menyeluruh. Siapa yang bermain, siapa yang lalai, harus dibuka. Jangan sampai PAD bocor tapi tidak ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.
