Pertama, karakter kepemimpinan perempuan yang cenderung detail-oriented sangat dibutuhkan untuk memitigasi penyebaran berita bohong (hoax) dan disinformasi di ruang publik.
Kedua, komunikasi krisis yang empatik, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial di Jakarta. Pola komunikasi yang mendinginkan dan empatik jauh lebih efektif untuk membangun kepercayaan warga terhadap kebijakan pemerintah.
“Ketiga yransformasi Birokrasi Inklusif, menempatkan perempuan di posisi strategis. Hal itu membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta konsisten menjalankan prinsip kesetaraan berdasarkan kompetensi (meritokrasi),” paparnya.
Sebab itu, FPPJ pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk jeli melihat potensi kader-kader birokrat perempuan yang memiliki rekam jejak mumpuni di lingkungan Pemprov DKI.
“Jakarta tidak kekurangan stok pemimpin perempuan yang hebat. Kami berharap penempatan jabatan ini nantinya didasarkan pada profesionalisme untuk membawa transformasi digital Jakarta yang lebih segar dan dinamis,” tambah Endriansyah.
