Menurutnya, kinerja tidak seharusnya diukur dari aktivitas pencitraan, melainkan dari hasil kerja nyata. “Keberhasilan OPD itu bukan dari kualitas konten di media sosial, tapi dari kualitas kinerjanya. Kalau mau pencitraan, itu ranahnya kepala daerah atau politisi, bukan kepala dinas,” sindirnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar fungsi pengawasan DPRD diperkuat menjelang pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKPD). Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap penyerapan anggaran, termasuk meminta data dari Inspektorat dan hasil audit BPK.
“Selama ini kita seperti tidak punya ruang. Padahal masyarakat menuntut kita setiap hari. Aspirasi soal saluran air, penopingan pohon, itu terus masuk, tapi tidak dikerjakan. Ini yang membuat anggota dewan terus mendapat tekanan,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan DPRD memiliki ruang yang lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memastikan kinerja OPD berjalan efektif dan akuntabel.(Sofian)
