Ia pun menegaskan evaluasi mendalam terhadap capaian IDI merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan arah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, baik di pusat maupun daerah. “Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wamenko Lodewijk menekankan bahwa IDI harus dijadikan sebagai alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi demi menyongsong kemajuan pembangunan nasional. “Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.
Ke depan, Tim IDI Pusat akan melakukan diseminasi, pendampingan, dan konsultasi ke berbagai daerah guna memperkuat program penguatan demokrasi dan meningkatkan capaian target-target pembangunan demokrasi di tahun-tahun mendatang. “Kemenko Polkam selaku Koordinator/pengampu Capaian IDI, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Kemendagri, Kemen PPN/Bapenas dan BPS RI, mendorong penuh adanya upaya memperkokoh demokrasi, sehingga kami membutuhkan kerja sama seluruh pihak,” ungkap Wamenko Lodewijk.
