Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menekankan bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara kolaboratif. “Pentingnya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto selaku Ketua Penyelenggara pun menyebutkan bahwa proses pengukuran IDI dihasilkan atas kerja sama lintas sektoral, yang terdiri atas Kemenko Polkam, Badan Pusat Statistik (BPS), didukung oleh Kemendagri, Bappenas, K/L Sumber Data dan Pendukung IDI, Pemerintah Daerah, para akademisi, dan unsur masyarakat secara umum.
“Kegiatan ini pun dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, hal ini mencerminkan komitmen kita dalam upaya memperkuat IDI di daerahnya masing-masing,” ungkap Heri.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ini, Kemenko Polkam memberikan apresiasi kepada 5 (lima) daerah dengan capaian IDI tahun 2025 tertinggi. Peringkat 1 diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 89.79, peringkat 2 ditempati oleh Provinsi Bali dengan nilai 88.73, kemudian peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 86.72, peringkat 4 ada Provinsi Kalimantan Barat 86.17, dan peringkat 5 diduduki oleh Jawa Timur 84.05.
