Koordinator aksi GMPD Jakarta, Amiruddin Emon, menyatakan bahwa kejadian blackout massal tersebut tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa karena telah berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
“Kami mendesak Dirut PLN mundur, ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Dampak ekonomi lumpuh saat blackout, belum aspek yang lain karena listrik begitu vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik. Kami memohon kepada Presiden sebagai panglima tertinggi, serta Danantara sebagai holding yang menaungi PT PLN (Persero), agar bersikap tegas dan memberikan respons nyata atas kelalaian ini. Aksi ini adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali untuk terus menyuarakan suara rakyat atas terjadinya blackout di Sumatera,” ujar Amiruddin Emon.
Dalam aksi tersebut, GMPD Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama, yakni mendesak Presiden dan Danantara mencopot Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, meminta PLN membuka hasil investigasi blackout secara transparan kepada publik, mendesak audit total terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera, meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, serta mendukung investigasi menyeluruh oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian maupun potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.
