“Saya dengar saat reses ada pedagang yang harus membayar sampai Rp10 juta hingga Rp15 juta per tahun. Kalau di situ ada 14 kios, uangnya ke mana?. Sebaiknya dikelola pemerintah daerah sehingga tidak ada retribusi yang memberatkan,” tegasnya.
Afni berharap pemerintah segera menyusun skema pengelolaan yang lebih baik, baik untuk pelaksanaan Bazar UMKM maupun pengelolaan loksem, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil di Jakarta.(Sofian)
