Bahlil menjelaskan tingginya harga LNG dipengaruhi penurunan produksi gas di wilayah Jawa Barat yang selama ini memasok kawasan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan harus dipenuhi melalui LNG dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lainnya sehingga memerlukan biaya transportasi dan regasifikasi sebelum disalurkan melalui jaringan pipa.
Meski demikian, Bahlil menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan pasokan gas nasional. Menurutnya, produksi gas nasional secara akumulatif masih memenuhi target lifting APBN sehingga Indonesia tidak melakukan impor gas. Permasalahan utama terletak pada tingginya biaya penyediaan LNG bagi industri.
Sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter guna memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Rapat tersebut dihadiri Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pimpinan DPR RI, serta Anggota Komisi XI DPR RI.
