Namun, berdasarkan perkembangan terakhir, target penyelesaiannya diperkirakan mundur Pengadaan 3 Kaamenjadi akhir 2029. “Kita menginginkan agar proses tersebut jangan sampai mengganggu proses pengadaan,” tegasnya saat wawancara dengan Parlementaria usai peninjauan kondisi dan kelaikan Kapal KM Kelimutu bersama PT PELNI terkait Efektivitas pelaksanaan PMN Tunai Tahun 2025 di Terminal Penumpang, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan kapal-kapal tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Armada tersebut diperlukan untuk melayani rute-rute yang secara komersial kurang menguntungkan, namun memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah.
“Di situlah kehadiran Public Service Obligation atau pelayanan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat diperlukan melalui moda pelayaran PT PELNI,” jelasnya.
Selain itu, Andreas juga menyoroti proses penyusunan desain grafis kapal yang menurutnya baru dilakukan saat ini. Padahal, pengajuan PMN dan perhitungan kebutuhan anggaran telah dilakukan sebelumnya.
