IPOL.ID- Beragam persoalan pelayanan publik menjadi keluhan utama warga di dapil 9, Jakarta Barat saat anggota legislator PDIP,
Lauw Siegvrieda menggelar kegiatan reses, 24 Juni 2026.
Mulai dari layanan BPJS Kesehatan, penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Anggota DPRD DKI yang sudah tiga periode duduk di Kebon Sirih itu mengungkapkan, salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan warga terkait kebijakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagi peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, warga mengeluhkan adanya biaya yang harus dibayar ketika pasien datang ke IGD namun tidak menjalani rawat inap.
“Keluhan masyarakat, sekarang kalau masuk IGD tetapi tidak dirawat dan dipulangkan, justru dikenakan biaya. Dulu tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan agar masyarakat yang datang ke IGD tetapi tidak dirawat tetap tidak dibebani biaya,” ujar Lauw Siegvrieda, Senin (29/6/2026).
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS masyarakat yang tiba-tiba tidak aktif saat akan digunakan. Menurutnya, kondisi tersebut sering kali bukan disebabkan oleh kesalahan masyarakat, melainkan diduga akibat kendala sistem administrasi.
