“Kalau ada aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, bisa saja digunakan lintas dinas sesuai kebutuhan. Ini penting karena kondisi keuangan daerah juga memiliki keterbatasan sehingga pemanfaatan aset yang ada harus menjadi solusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yuke juga menyoroti program penataan kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ia menilai data kawasan kumuh perlu terus diperbarui agar penanganannya tepat sasaran.
Menurutnya, data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat lebih akurat dan terkini dibandingkan data yang bersumber dari pihak lain karena didukung berbagai sistem informasi dan laporan dari wilayah.
“Data itu sangat penting untuk menentukan wilayah mana yang memang masuk kategori kawasan kumuh dan harus menjadi prioritas penanganan,” kata Yuke.
Ia juga meminta agar anggaran untuk program penataan kawasan kumuh, termasuk Community Action Plan (CAP) dan Community Infrastructure Program (CIP), terus dievaluasi dan diperkuat. Selain perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, Yuke menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang belum memadai.
