“Temuan hari ini, tentu kami melihat minat masyarakat cukup tinggi, tetapi sarana dan prasarana masih perlu peremajaan, termasuk gedung, fasilitas, serta peralatan pelatihan,” katanya.
Menurutnya, upaya peningkatan fasilitas BLK memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara BLK dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk melalui pemanfaatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta pelatihan.
Di sisi lain, Indah menilai perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan mobilitas tenaga kerja. Ia mengakui masih banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau tetap berada di daerah asal.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mulai membuka pandangan bahwa bekerja di berbagai sektor maupun daerah merupakan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional.
“Perubahan pola pikir memang tidak mudah. Namun, secara bertahap kita perlu mendorong generasi muda untuk bekerja lebih produktif dan berkontribusi lebih luas, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi pembangunan daerah dan bangsa,” pungkasnya. (Tim Redaksi)
