IPOL.ID – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat peran kader Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer. Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional tidak dapat hanya mengandalkan puskesmas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang memadai bagi kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Netty mengungkapkan, berdasarkan dialog dengan sekitar 500 hingga 600 kader Posyandu dan kader PKK di daerah, banyak di antara mereka mengaku belum memperoleh perhatian yang memadai, padahal tanggung jawab yang diemban semakin besar seiring perluasan layanan Posyandu.
“Kami mengumpulkan sekitar 500 sampai 600 kader Posyandu dan kader PKK. Mereka mengeluhkan merasa tidak mendapatkan perhatian, padahal tugas yang mereka lakukan ini berat. Sekarang Posyandu sudah mengampu enam Standar Pelayanan Minimal,” ujarnya.
